INILAH.COM, Jakarta - Naik turun hubungan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi diprediksi akan muncul pascalebaran, tepatnya saat pembahasan RUU Pemilu, khususnya terkait besaran batas ambang keterwakilan parlemen (parliamentary threshold).
Ketegangan internal koalisi akan berjalin berkelindan dengan situasi politik yang bakal muncul, sebut saja terkait penggalangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digalang oleh politisi Parlemen. Salah satu pemicu ketegangan koalisi di antaranya terkait dengan perdebatan besaran batas ambang keterwakilan .
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI M Hanif Dhakiri berharap ada titik temu di internal koalisi terkait besaran batas ambang keterwakilan. Dia mengharapkan tidak ada harga mati dalam politik. "Saya berharap ada ruang negosiasi di internal Setgab Koalisi. Mestinya tidak ada harga mati dalam politik," cetusnya melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM belum lama ini.
Sementara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengatakan agar partai besar dan partai tengah tidak terpaku pada angka yang dipegang selama ini. Dia mengaku, PKB siap mencari jalan tengah besaran angka batas ambang keterwakilan. "Angka yang bisa diterima partai besar dan partai menengah," cetusnya tanpa merinci berapa besaran yang dimaksud.
Dia berharap Setgab Koalisi dapat menjembatani persoalan besaran batas ambang keterwakilan ini karena perdebatan ini telah menyandera pembahasan UU lainnya. Akibatnya, sambung Malik, perdebatan ini menguras energi besar partai di parlemen.
Terpisah anggota Fraksi PKS DPR Agoes Purnomo mengatakan bisa saja perdebatan besaran batas ambang keterwakilan berujung pada pemungutan suara alias voting. "Akibatnya akan merugikan partai kecil menengah," katanya.
Meski demikian, Gus Pur demikian ia kerap disapa menyebutkan jika posisi masing-masing partai politik bakal tetap pada pendirian semula. Seperti Partai Demokrat 4 persen, PDIP dan Partai Golkar 5 persen, sedangkan partai lainnya di angka 3 persen. "Maka yang menang 3 persen dengan catatan tergantung Partai Demokrat kemana kecenderungannya," cetusnya.
Dia menyebutkan jika Partai Demokrat memilih kelompok 3 persen maka yang bakal menang besaran batas ambang keterwakilan sebesar 3 persen. Namun jika merapat ke batas ambang keterwakilan 5 persen maka yang menang 5 persen. "Namun jika Partai Demokrat tetap di angka 4 persen, maka yang menang usulan PT 3 persen," katanya.
Kalkulasi peta tersebut tampaknya bakal buyar di tengah jalan. Setidaknya perkembangan terkini mengungkapkan komunikasi intensif antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan terkait usulan besaran batas ambang keterwakilan. Disebut-sebut, Partai Demokrat akan memilih PT sebesar 5 persen. "Kita hanya silaturahim biasa saja dengan PDI Perjuangan," tepis Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI M Jafar Hafsah dalam sebuah kesempatan.
Jika skenario Partai Demokrat bakal berada dalam gerbong usulan PT 5 persen yang berarti bersama PDI Perjuangan dan Partai Golkar, dipastikan partai kecil menengah dalam Setgab Koalisi bakal berontak.
Maka tak aneh jika belum lama ini mengemuka usulan koalisi di level partai tengah khusus dalam pembahasan besaran batas ambang keterwakilan. Koalisi ini dirancang tidak hanya di internal Setgab Koalisi, namun melibatkan partai lainnya seperti Gerindra dan Partai Hanura.
Kondisi demikian jelas akan merepotkan internal Setgab Koalisi. Meskipun isu soal besaran batas ambang keterwakilan ini akan berjalin berkelindan dengan isu politik lainnya seperti soal upaya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) termasuk rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada dua tahun usia KIB II. Kita lihat saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar